SEJARAH PEMBENTUKAN PPID
DI LINGKUNGAN BPK

Pemberlakukan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berfungsi untuk mengatur dan menjamin terwujudnya Hak Atas Informasi yang dimiliki oleh warga negara atau masyarakat. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan pula tentang kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi publik agar dapat diakses publik. Selain kedua hal tersebut diatas, Undang-Undang KIP juga bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan, serta ikut mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan melalui informasi publik yang di peroleh dari Badan Publik.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Karena itu pada tahun 2011 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 430/K/X-XIII.2/11/2011, PPID BPK dibentuk. Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan BPK, PPID BPK mengalami perubahan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015. 

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga perlu diganti. Pada tahun 2020, disusunlah Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020, PPID BPK terdiri dari PPID Pusat yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyakat dan Kerja Sama Internasional, PPID Perwakilan yang dijabat oleh Kepala Perwakilan. PPID BPK dibantu oleh Pejabat Pembantu PPID dalam melaksanakan tugasnya.

PPID Pusat dan PPID Perwakilan bertanggung jawab kepada Atasan PPID. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik. PPID Pusat melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap PPID Perwakilan. PPID Perwakilan menyampaikan laporan kepada Atasan PPID dengan tembusan kepada PPID Pusat yang meliputi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan permintaan informasi publik, keberatan atas informasi, sengketa informasi, dan pengaduan masyarakat pada BPK Perwakilan. 

PPID Pusat mengompilasi laporan dan melaporkannya sebagai bahan pemantauan kegiatan PPID BPK. Pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi BPK. PIK BPK terdiri dari PIK Pusat yang berkedudukan di Kantor BPK Pusat dan PIK Perwakilan yang berkedudukan di Kantor BPK Perwakilan.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN PPID
DI LINGKUNGAN BPK

1. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pembina PPID

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengeloaan PPID melalui atasan PPID.
2. Menerima laporan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID dari Atasan PPID.
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID.
4. Memberikan arahan/disposisi atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi publik

2.  Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Atasan PPID

1. Menetapkan dan mengangkat PPID.
2. Menetapkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan.
3. Mereviu konsep jawaban yang disiapkan oleh PPID yang akan dikirim kepada pemohon informasi.
4. Menyetujui jawaban yang disiapkan oleh PPID untuk dikirim kepada pemohon informasi.
5. Memberikan tanggapan atas pengajuan sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID untuk ditindaklanjuti oleh PPID.
6. Mewakili BPK di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada PPID.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PPID.
8. Melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan PPID BPK kepada Pembina Setiap Semester.

3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik

1. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Memberikan masukan kepada Atasan PPID yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Mengkaji permintaan pertimbangan dari Pejabat Pembantu PPID sesuai dengan kewenangannya.
4. Memberikan arahan/persetujuan kepada Pejabat Pembantu PPID terkait informasi publik yang akan disampaikan kepada PPID.

4. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PPID

1. Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi
2. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara merta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

3. Mengoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) bulan.
4. Mengoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang efektif.
5. Mengoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Pejabat Pembantu PPID.
6. Mengoordinasikan kegiatan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
7. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas informasi yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Pejabat Pembantu PPID.
8. Mengomunikasikan hasil pengujian konsekuensi kepada pemohon informasi publik.
9. Mengembangkan kapasitas petugas pelayanan informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.
10. Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
11. Menyampaikan laporan kepada Atasan PPID dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya setiap semester.

5. Tugas, Tanggung  Jawab, dan  Kewenangan  Pejabat  Pembantu  PPID  Bidang  Pengawasan, Bidang Hukum, Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Bidang Pemeriksaan, Bidang Informasi Pimpinan, Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Anggaran/Keuangan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai dan Calon Pegawai di Lingkungan BPK dan bagi Pihak di Luar BPK

1. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang ada di unit/satuan kerja.
2. Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik di unit/satuan kerja yang meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara merta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

3. Mendata informasi di unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Menyampaikan Daftar Informasi Publik dan dokumen pendukung yang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
5. Melakukan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada PPID dengan persetujuan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID.

6. Tugas, Tanggung Jawan, dan Kewenangan Sekretaris PPID

1. Menjabat sebagai Ketua PIK.
2. Mengoordinasikan tugas-tugas teknis yang dilaksanakan oleh PIK.
3. Mengoordinasikan pengumpulan informasi dari seluruh unit kerja dan mengolahnya menjadi database informasi.
4. Mengoordinasikan perihal pengajuan keberatan dan tanggapan dari pemohon sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID.